PALITONEWS – Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Sumbar dari Partai Gerindra, Nofi Candra menampik tudingan program lumbung pangan atau food estate, program gagal. Menurutnya, hasil dari sebuah program besar berkelanjutan tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.
“Menurut saya tidak bisa kita sampaikan hari ini sebuah program gagal (food estate). Tapi program yang perlu kita perbaiki,” kata Nofi Candra dalam program Alek Demokrasi di siaran Padang TV pada Rabu (20/12/2023) malam dengan tema “Benarkah mega proyek pertanian ini gagal? itu.
Anggota DPD RI periode 2014-2019 itu mengatakan, program food estate perlu perbaikan dan perencanaan matang. Hal yang paling mendasar ialah perlu kesabaran untuk melihat perkembangan hasil dalam program tersebut.
“Tidak bisa kita menuntut baru memulai langsung memberikan hasil yang maksimal. Butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun atau 3 kali tanam atau 4 kali tanam sampai 7 kali tanam mungkin sama dengan lahan-lahan lain atau daerah subur lainya,” tuturnya.
“Yang pastinya, program food estate mempergunakan lahan-lahan sub optimal atau lahan-lahan yang kelas 2,3 bahkan kelas 4. Kami yakin gagal program food estate di awal-awal itu wajar. Kalau berhasil ini yang menjadi masalah atau jadi pertanyaan,” katanya lagi.
Sebagai anak petani dan pelaku pertanian, Nofi menyebut bahwa bicara tentang pertanian dan pangan tidak akan habisnya di negeri ini. Apalagi tentang cara bagaimana untuk memuliakan atau memajukan pangan tersebut dengan program berkelanjutan.
“Banyak hal sebenarnya yang telah terjadi tentang pangan, tentang pertanian, tentang baik ekonomi atau pelaku-pelaku dari petani itu sendiri. Dan, pertanian yang ada sama kita pada hari ini juga tidak tergantung oleh provinsi kita sendiri atau bangsa, tergantung dari kondisi dari dunia sekalipun,” kata dia.
“Dan seperti yang terakhir yang terjadi bagaimana krisis pangan melanda dunia yang mengakibatkan oleh situasi perang di negara-negara yang memiliki produksi pangan yang terbaik atau teknologi pangan yang terbaik,” sambungnya.
Nofi mengatakan, untuk memajukan pangan juga dipengaruhi oleh situasi cuaca iklim yang tidak menentu. Serta, indikasi-indikasi akan terjadi perang antarnegara yang berkembang terkahir ini.
“Dan pastinya situasi tersebut, semuanya telah diatasi atau dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan dibuatnya program strategis nasional yang bernama food estate,” pungkasnya.
Diketahui, program food estate adalah kebijakan pemerintah yang mempunyai konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan yang diusung oleh Presiden Jokowi ini bahkan dijadikan salah satu kebijakan yang masuk ke dalam program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Presiden Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah. Alasannya, sektor pertahanan tidak begitu saja mengurus tentang alat utama sistem persenjataan (alutsita).
Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 di areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan juga Kabupaten Kapuas 20.000 hektar.
Di tahun 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektar. Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanyalah pendukung dalam pengerjaan food estate. Ia menyebut, Kementerian Pertanian tetap menjadi leading sector-nya.
Faktanya, program lumbung pangan ini mengalami tantangan yang serius. Hal tersebut terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Setelah adanya proyek ini, hasilnya terbilang gagal. Perkebunan singkong dengan luas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tidak kunjung panen.
Proyek lumbung pangan di wilayah ini ternyata hanya memicu permasalahan baru, bencana banjir yang kian meluas dan juga berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak untuk mengubah kebiasaan mereka menanam.
Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Namun, ia menyebut lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak sepenuhnya gagal.
Pejabat Kementerian Pertahanan menyebut mangkraknya kebun singkong ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Namun, jika sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN pada tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan.
Sebelumnya, Mahfud MD mengkritik program food estate sebagai program gagal. Hal itu disampaikan Cawapres nomor urut 3 ketika menghadiri acara bedah visi misi di Universitas Andalas, Padang, pada Senin (18/12/2023) lalu.
“Food estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan, saya kira semua orang punya pesan itu gagal. Dan saya kira iya (gagal),” katanya.
Menurut Menkopolhukam RI itu, program food estate layak disebut gagal karena tidak ada petani yang menggarap lahan tersebut. Begitu juga kurangnya sumber daya petani yang handal membuat program lumbung pangan di Indonesia tidak berjalan optimal.
“Kenapa? Karena kita menyediakan lahan yang besar, tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal yang besar itu harus ada petani. Sementara, lahan yang disediakan itu tidak ada orangnya, siapa yang mau bertani di situ?” ujarnya.
Kendati begitu, kata Mahfud, secara ide program food estate tetap bisa dilanjutkan. Ia juga menyebut, bahan pangan di Indonesia semestinya tidak hanya bergantung kepada beras, melainkan semua komoditas pangan yang dapat dikembangkan. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia bisa terwujud.
“Idenya bisa dilanjutkan dan pangan bukan hanya beras pada akhirnya. Harus kembali ke makanan tradisional Indonesia ada jagung, gandum, sagu, sorgum dan sebagainya. Itu nanti kita kembangkan karena itu makanan tradisional kita,” katanya. (**)
Discussion about this post