Palitonews – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi meluncurkan Program Pohon Asuh, Selasa (22/8/2023). Peluncuran tersebut berlangsung dalam workshop nasional bertajuk “Bahu Membahu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.
Mahyeldi mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, tersebut.
“Kegiatan ini semakin menguatkan komitmen terhadap perhutanan sosial dan sangat sejalan dengan RPJMD kita, terutama bagaimana keberlanjutan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Politikus PKS itu juga mengapresiasi capaian pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar yang telah mencapai hampir 300 ribu hektar dan menjadi yang terbesar di Sumatera dan urutan kelima secara nasional.
Gubernur juga meminta seluruh pejabat eselon lingkup Pemprov Sumbar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program Pohon Asuh. Ia pun langsung spontan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi 10 pohon asuh.
Pohon Asuh diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat umum dalam menjaga hutan lewat donasi pengasuhan pohon. Lamanya mengasuh pohon selama satu tahun dan bisa diperpanjang. Bentuk dukungan ini akan dipergunakan oleh masyarakat di sekitar hutan untuk melindungi dan menjaga hutan melalui patroli rutin.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Sumbar Periode 2023-2025, yang terdiri dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan media.
Gubernur berharap melalui program.pohon asuh dan dikukuhkannya Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial akan mengakaselerasi target luas cakupan perhutanan sosial hingga pengembangan unit usaha. Sehingga terjadi peningkatan nilai tambah dan nilai tukar petani hutan.
“Jadi kita serius soal kehutanan ini. Ini diharapkan juga jadi salah satu upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim. Apalagi Sumbar memiliki 80 persen lebih nagari yang dekat atau berada di kawasan sekitar hutan,” tambah gubernur.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan, pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan hutan dalam bentuk hasil hutan bukan kayu dan juga jasa lingkungan dalam pengembangan perhutanan sosial ke depan diperlukan dukungan dari para pihak agar pemanfaatan potensi hutan bisa dilakukan dengan benar dan bermanfaat bagi kelompok perhutanan sosial.
Dalam workshop yang diikuti 186 peserta dari berbagai pihak, pemerintah, swasta dan masyarakat tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU sekaligus perjanjian kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan KKI Warsi. (rilis)
Discussion about this post