PALITONEWS – Masalah akses layanan kesehatan di Kabupaten Solok masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Jaminan kesehatan bagi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, dengan capaian yang jauh dari harapan.
Data dari BPS Sumatra Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Solok mencatat persentase terendah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan hanya 32,7 persen penduduk yang tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu, 16,73 persen masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS dengan biaya mandiri, dan untuk peserta yang ditanggung oleh Jamkesda angkanya 0 persen.
Masyarakat yang menerima jaminan kesehatan dari kantor atau perusahaan hanya mencapai 0,42 persen. Jika digabungkan, total kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok hanya 49,44 persen, menjadikannya yang terendah di Sumatra Barat.
Sebaliknya, tetangga Kabupaten Solok, Kota Solok, telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga sudah terjamin kesehatannya. Hal ini mendorong beberapa warga Kabupaten Solok untuk pindah ke Kota Solok, dengan alasan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Menanggapi situasi ini, pasangan Budi Satriadi (Budi Global) dan Hardinalis Kobal (Budi-Kobal) berjanji untuk memberikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok, terutama bagi kelompok kurang mampu. Budi, yang berlatar belakang Sarjana Kesehatan Masyarakat, menekankan pentingnya jaminan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar.
“Masyarakat berpenghasilan rendah sering enggan mengakses layanan kesehatan karena masalah finansial. Program jaminan kesehatan gratis ini sangat mendesak dan bisa didanai melalui APBD dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar kandidat yang akrab disapa Budi Global itu.
Di sektor dunia usaha, Budi juga berkomitmen mendorong perusahaan untuk menjamin kesehatan para pekerjanya, sesuai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan.
Hardinalis Kobal, calon Wakil Bupati, menambahkan bahwa selama ini pemerintah daerah terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, mengabaikan pentingnya jaminan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sosial. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya akses BPJS Kesehatan, menjadikan program ini prioritas utama mereka.
“Saat kami turun ke lapangan, masalah ini sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kami akan menjadikannya sebagai program unggulan,” ungkap Kobal.
Ia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Solok, yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri. Kobal menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Herdiyulis, koordinator Barisan Budi-Kobal (Babuko), menekankan bahwa prioritas program jaminan kesehatan ini muncul dari aspirasi masyarakat akar rumput di Kabupaten Solok. Ia menegaskan pentingnya program ini sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu yang seringkali enggan berobat karena keterbatasan finansial.
“Program ini sangat sesuai dengan kondisi di Kabupaten Solok saat ini, dan kami berharap dapat terwujud dengan dukungan semua pihak,” tutup Herdiyulis. (**)
Discussion about this post