PALITONEWS – Pemerintah Kabupaten Sijunjung gandeng tokoh adat dan tokoh agama untuk percepatan penurunan stunting. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, Roni Satria.
“Kalau kita menggunakan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) 2022 stunting kita ada di angka 30 persen. Turun 0,1 persen dibanding 2021,” katanya, Sabtu (16/12/2023)
Dalam acara Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus tahun 2023 ini, Roni mengaku pihaknya melakukan inovasi dengan melibatkan tokoh-tokoh.
Dari data kita, turun sedikit dan bekerja sama dengan tokoh adat dan agama. Kalau kita menggunakan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) 2022.
Kalau kita menggunakan data ssbi 2022 stunting kita 30 persen turun 0,1 dibanding 2021. Kemudian di tahun 2023, pihaknya mencoba inovasi dengan ikut melibatkan tokoh-tokoh adat.
“Karena kita tidak bisa mendampingi 24 jam dalam satu hari jadi kita memang butuh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang di lembaga-lembaga adat yang ada di nagari,” ungkapnya.
Ditambahkannya, disamping kerja-kerja instansi pemerintah yang memang tugasnya melakukan percepatan penurunan angka stunting.
“Seperti pendamping keluarga. Kita coba maksimalkan kader-kader KB kita yang ada di Sijunjung,” tambahnya.
Dia juga mengatakan ada kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Karena yakin tidak semuanya di program dapat memenuhi kebutuhan.
“Sedangkan dari baznas sepanjang masyarakat miskin itu bisa diberikan bantuan apalagi kalau anaknya stunting. Pak bupati kita sangat mendukung,” tuturnya.
Sementara Camat IV Nagari Kabupaten Sijunjung, Ayu Dwi Fitha mengatakan ada penurunan dari tahun ke tahun terkait pendataan stunting.
“Dengan pelbagai upaya target kita saat ini zero new stunting. Dari beberapa nagari proses penimbangannya 8,9 persen stuntingnya dari anak dan balita dan kita sudah melaksanakan penimbangan,” katanya.
Dia mengimbau supaya remaja-remaja usia subur dan calon pengantin agar menyiapkan segala sesuatu seelum nikah. “Seperti kesehatan mental dan fisik. Utamakan pemeriksaan kesehatan,” ucapnya.
Diketahui, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk Dinas Kesehatan Sumatera Barat mencatat angka stunting di provinsi ini.
Data Propinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil Riskesdas dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukan prevalensi stunting 36,5 % (Riskesdas 2007), 39,2 % (Riskesdas 2013), 29,9 % (Riskesdas 2018) dan 27,47% (SSGBI 2019).
Walaupun sudah terjadi penurunan, akan tetapi prevalensi stunting di Sumatera Barat masih berada diatas satndar yang ditetapkan WHO yaitu <20 %.
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska turun hadir dalam kegiatan itu. Dia menyampaikan betapa pentingnya penurunan angka stunting di Sumatera Barat. Menurutnya, program penurunan stunting sudah jadi program nasional yang didukung pemerintah dan DPR.
“Mulai dari kebijakan dan penganggaran kegiatan itu dilakukan secara sinergis antara pemerintah dan DPR. Oleh karena itu anggota DPR waktu reses bersama-sama dengan pemerintah salah satunya BKKBN kita sosialisasikan pada masyarakat,” katanya.
Tujuannya menurut Darul dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting. Dia berpesan kepada masyarakat supaya di masa yang akan datang menyadari betapa pentingnya mempunyai generasi yang tidak stunting.
“Generasi yang cerdas otaknya, sehat fisiknya, kuat iman dan takwa karena generasi itu yang kita harapkan di tahun 2045 jadi generasi emas,” katanya.
Dia berharap nantinya generasi emas dapat membangun dan mengelola negara dengan tingkat kecerdasan tinggi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional.
“Baik masyarakat yang adil dan nyatanya negara itu maju bukan hanya berdasar pada sumber daya alam tapi lebih dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kita butuh generasi emas itu,” pungkasnya. (P03)
Discussion about this post