PALITONEWS – Distribusi pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari akses petani yang terbatas hingga masalah pembaruan data yang mempengaruhi ketepatan alokasi pupuk. Di beberapa wilayah, petani masih harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pupuk, sementara proses administrasi yang belum efisien seringkali memperlambat penyaluran.
Menyikapi tantangan tersebut, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, bersama Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia, Gusrizal, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk memantau langsung distribusi pupuk bersubsidi pada Selasa (13/8/2024). Kunjungan ini berlangsung di Gudang Penyangga Pupuk BGR Logistik Padang Pariaman, salah satu titik penting dalam rantai distribusi di wilayah tersebut.
Yeka menilai alur distribusi di gudang ini sudah berjalan sesuai standar, namun masih ada ruang untuk perbaikan guna mempercepat proses sehingga pupuk bersubsidi dapat segera diterima petani. “Proses distribusi di sini sudah baik, tapi selalu ada ruang untuk peningkatan, terutama agar pupuk sampai lebih cepat dan tepat waktu,” ujar Yeka.
Sementara itu, penyuluh BPP Tujuh Kota di Padang Pariaman, Hasan Basri, melaporkan bahwa pelayanan distribusi pupuk bersubsidi terus meningkat dengan diperkenalkannya aplikasi digital. Aplikasi ini memudahkan petani dalam menebus pupuk, meskipun tantangan terkait konektivitas internet masih menjadi hambatan.
Selain itu, Yeka juga menyoroti pentingnya penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk tahun ini. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kelangkaan yang sering terjadi saat musim tanam, serta mendukung peningkatan produksi pangan nasional. “Kami sangat menghargai penambahan kuota ini, tetapi harus diikuti dengan perbaikan sistem distribusi dan pendataan yang lebih akurat,” tambah Yeka.
Yeka juga menekankan perlunya pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara lebih sering dan akurat. Data yang tepat akan memastikan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman turut memantau kios-kios di Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman, yang melayani ratusan petani. Meskipun aplikasi digital telah membantu proses penebusan, Yeka menekankan perlunya pengembangan mode offline untuk daerah dengan konektivitas internet yang terbatas.
Kunjungan kerja ini diharapkan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan layanan distribusi pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (rls)
Discussion about this post